KULON PROGO – Komandan Kodim 0731/Kulon Progo Letkol Inf Nurwaliyanto bersama Pj. Bupati, Kapolres, Kejari, Kepala BPBD, Kadis Kominfo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat dari Dinas Pertanian dan Pangan serta BKD Kulon Progo, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Kemendagri melalui zoom meeting di Commandroom Kominfo Kabupaten Kulon Progo, Senin (05/09/22).
Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dalam sambutannya mengatakan kita antispasi kenaikan BBM dengan memaksimalkan peran Babinsa dan Bhabinkantibmas dalam membantu pemerintah daerah untuk pendataan subsidi agar tepat sasaran dan berkeadilan. Terkait kenaikan BBM perlu dilakukan penebalan bantuan terbaru, semaksimal mungkin masyarakat bisa mendapat bantalan, yang paling utama dengan pemberian BLT BBM.
Mensos Tri Rismaharini menjelaskan kita akan menyalurkan BLT minyak goreng dan sembako di bulan September secara cepat dan tepat sasaran. Kami akan mengecek dan mengontrol pembagian dengan tim di lapangan dan akan memberikan kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM.
Menaker RI menjelaskan untuk petunjuk teknis penyaluran bantuan akan diberikan kepada masyarakat secepatnya, bantuan ini dikecualikan bagi ASN, TNI/Polri, Penerima PKH, Kartu Prakerja dan bantuan lainnya.
Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., kekhawatiran masyarakat dengan kenaikan harga bahan pokok, air dan listrik menimbulkan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM. Langkah-langkah pencegahan terkait apa yang terjadi harus kita tangani bersama-sama agar masyarakat bisa tenang, bantuan harus segera disalurkan, gandeng pemda untuk menganggarkan belanja dan belanja wajib perlindungan sosial, sehingga dapat segera terealisasi kepada masyarakat, lakukan pendampingan dan pengawalan terkait mekanisme serta aturan penggunaan dana APBD agar tepat sasaran dan hindari penyalahgunaan.
Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan siap berperan aktif dan membantu, untuk pembelanjaan tak terduga segera koordinasi kepada pemda dan tetap mengacu pada perundang-undangan.
Marsda TNI Adi Kustoro, S.E., menegaskan pihaknya akan segera membantu pemda sesuai dengan tugas pokok, bersinergi dengan seluruh dinas/instasi terkait dengan selalu koordinasi dalam pendataan dan pemberian bantuan di lapangan. (Pendim0731).
